Patra Padi: Foto Penangkapan Pangeran Diponegoro yang Viral Diduga Rekayasa AI, Masyarakat Diminta Tidak Mudah Percaya
Pena Langit News — Di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), kemampuan teknologi menghasilkan gambar yang tampak nyata semakin berkembang pesat. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan serius bagi pelestarian sejarah. Menyikapi beredarnya foto yang diklaim sebagai dokumentasi penangkapan Bendoro Pangeran Haryo (BPH) Diponegoro, Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro (Patra Padi) secara resmi menyatakan bahwa gambar tersebut patut diduga kuat merupakan hasil rekayasa teknologi AI.
Pernyataan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Nomor 08/B.1-PatraPadi/VII/2026 yang diterbitkan pada 27 Juli 2026 dan ditandatangani oleh Ketua Umum RM. Saiful Achmad Diponegoro bersama Sekretaris Umum R. Pandu Setyawan.
Sebagai Sekretaris Umum Patra Padi, R. Pandu Setyawan menjelaskan bahwa sikap organisasi didasarkan pada kajian historis, sumber primer, dan tradisi tutur keluarga besar Trah Pangeran Diponegoro. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak serta-merta mempercayai gambar yang beredar luas di media sosial tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penegasan tersebut merupakan bagian dari pernyataan resmi organisasi sebagaimana tercantum dalam surat yang diterbitkan Patra Padi.
Menurut Patra Padi, terdapat fakta sejarah yang menjadi dasar utama keraguan terhadap keaslian foto tersebut. Teknologi fotografi baru mulai diizinkan masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1840, sedangkan penangkapan Pangeran Diponegoro berlangsung pada 28 Maret 1830 di Karesidenan Kedu, Magelang. Dengan demikian, secara kronologis hampir tidak mungkin terdapat dokumentasi fotografi asli mengenai peristiwa penangkapan tersebut.
Selain persoalan kronologi, Patra Padi juga menemukan sejumlah kejanggalan visual. Salah satunya adalah tidak tampaknya sosok Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock, tokoh yang memimpin operasi penangkapan Pangeran Diponegoro. Apabila gambar tersebut benar-benar merekam peristiwa bersejarah itu, absennya tokoh sentral tersebut dinilai sulit dijelaskan.
Patra Padi juga menilai ekspresi sosok yang digambarkan sebagai Pangeran Diponegoro dalam foto tersebut bertolak belakang dengan berbagai catatan sejarah dan tradisi tutur keluarga. Berdasarkan cerita yang diwariskan secara turun-temurun, Pangeran Diponegoro menunjukkan kemarahan besar atas pengkhianatan Belanda dalam perundingan damai. Bahkan, kemarahan itu diyakini meninggalkan bekas cengkeraman tangan pada kursi yang kini masih tersimpan di Museum Kamar Pengabdian Pangeran Diponegoro, bekas Kantor Karesidenan Kedu di Magelang. Sebaliknya, foto yang beredar justru memperlihatkan sosok yang tampak pasrah dan duduk lebih rendah di hadapan para perwira Belanda.
R. Pandu Setyawan menegaskan bahwa pelestarian sejarah memerlukan kehati-hatian di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, masyarakat perlu membangun budaya verifikasi sebelum menyebarluaskan informasi sejarah, terlebih jika materi tersebut berpotensi membentuk pemahaman publik mengenai tokoh-tokoh nasional. Sikap kritis terhadap konten digital merupakan bagian penting dari upaya menjaga otentisitas sejarah bangsa. Penegasan ini selaras dengan isi surat pernyataan resmi Patra Padi.Bagi dunia kesejarahan, satu gambar yang tidak terverifikasi dapat membentuk persepsi publik dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu, Patra Padi mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan sumber sejarah yang kredibel sebagai rujukan utama, sehingga warisan perjuangan Pangeran Diponegoro tetap terjaga dari distorsi akibat perkembangan teknologi maupun penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pena Langit News menilai bahwa kemajuan Artificial Intelligence harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran sejarah. Teknologi dapat menjadi alat pelestarian peradaban apabila digunakan secara bertanggung jawab, tetapi juga dapat menjadi sumber disinformasi apabila dimanfaatkan tanpa memperhatikan fakta dan bukti sejarah.
Editor: Redaksi
Kontributor: Aang Fatihul Islam